TAMBOLAKA, LIKKUABA.COM — Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dari Fraksi Partai Hanura, Frederikus Kette, melontarkan pernyataan tegas terkait kisruh dugaan penyisipan nama titipan dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah tersebut.
Dalam rapat resmi DPRD, Edy Kette menyerukan agar kasus ini dibuka secara terang benderang.
Ia bahkan meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh 200 nama yang diduga masuk melalui “jalur belakang” dalam proses rekrutmen PPPK.
“Saya atas nama pribadi dan Partai Hanura meminta untuk lanjut ke tahap kedua untuk pemeriksaan masing-masing nama satu per satu dari 200 nama agar persoalan ini terbuka ke seluruh masyarakat,” ujarnya lantang di hadapan forum, Jumat (21/6/2025).
Baca Juga: Sempat Panas! Akhirnya Yusuf Bora dan Wartawan Damai dengan Cium Hidung Adat Sumba
Edy Kette mengungkapkan, ada indikasi kuat bahwa beberapa nama peserta yang lolos PPPK mendapat “bantuan” dari oknum dalam, baik dari lingkungan DPRD maupun lingkaran pemerintahan daerah.
“Hancur Pemerintah, hancur DPRD, kita dituding kiri kanan oleh karena permainan satu atau dua orang,” tambahnya dengan nada kecewa.
“Pemerintah yang bermain DPRD yang kena, DPRD yang bermain Pemerintah yang kena. Seolah-olah sekarang kita diadu.”
Menurut dia, praktik semacam ini sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan legislatif.
Baca Juga: Insiden Berdarah Gegara Dana BOS, Thobias Dowa Lelu: Ini Alarm Keras untuk Pemda!
Ia menilai sudah saatnya semua pihak berhenti bermain-main dalam urusan seleksi ASN yang menyangkut masa depan masyarakat.
“Struktur yang ada mari kita rubah ini Sumba Barat Daya, supaya menjadi lebih untuk Loda Wee Maringi Pada Wee Malala. Jangan kita hanya sebatas omon-omon tetapi bobrok kita di dalam,” tegas Edy Kette.
Pernyataan tersebut langsung mengundang perhatian berbagai kalangan, termasuk masyarakat yang selama ini mendambakan sistem seleksi ASN yang adil, bersih, dan bebas dari nepotisme maupun intervensi politik.
Kasus ini mencuat setelah beredar isu adanya “data siluman” dalam daftar penerimaan PPPK di SBD. Dugaan ini menyebut keterlibatan oknum dalam proses penyisipan nama titipan, yang menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir.
Edy Kette berharap investigasi tidak berhenti di tahap awal, namun dilanjutkan secara menyeluruh agar kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dan Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya bisa dipulihkan. (LA/PN)
