TAMBOLAKA, LIKKUABA.COM — Insiden penikaman yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) mengguncang publik.
Seorang kepala seksi kurikulum menjadi korban dalam peristiwa tragis yang disebut-sebut dipicu oleh persoalan administratif terkait pencairan dana BOS bagi guru kontrak dan tenaga pendidikan lainnya.
Menanggapi kejadian ini, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten SBD, yang juga anggota DPRD dari Fraksi PKB, Thobias Dowa Lelu, angkat bicara.
Ia menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus menyuarakan kritik terhadap rumitnya sistem birokrasi pemerintah daerah.
Baca Juga: Di Tengah Riak Persatuan Palsu, GMNI Malang Berdiri Tegak untuk Kongres Bandung
“Peristiwa berdarah kemarin di Dinas P&K, ada apa? Ini aturan bertele-tele,” kata Thobias dalam pernyataannya kepada wartawan, Jumat (20/6/2025).
Thobias menegaskan bahwa dirinya tidak membela pelaku, namun menolak upaya damai yang kerap menjadi jalan keluar dari masalah serius.
Menurutnya, pelaku tetap harus diproses secara hukum agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak.
“Pada intinya pelaku harus dijerat hukum sesuai tindakannya dan menolak perdamaian untuk menjadi pengingat agar tak terjadi hal serupa lagi,” tegasnya.
Baca Juga: Penikaman ASN di Dinas Pendidikan SBD, Keluarga Sebut Korban Difitnah dan Alami Pembunuhan Karakter
Lebih lanjut, Thobias meminta pemerintah untuk bersikap lebih responsif terhadap kebutuhan tenaga pendidik.
Ia mencontohkan, jika dari 300 data yang masuk hanya 110 yang memenuhi syarat, maka pencairan bisa segera dilakukan untuk yang telah diverifikasi.
“Panggil kepala sekolahnya, verifikasi yang memenuhi syarat, dan segera cairkan. Jangan tunggu semua beres dulu baru bergerak,” ucapnya.
Politikus PKB ini juga menyinggung pentingnya sisi kemanusiaan dalam pelayanan publik.
Baca Juga: Tragedi Senin Berdarah di Dinas P dan K SBD, Oknum Guru Tikam Pegawai! Ada Apa di Balik Semua Ini?
Ia menilai keterlambatan pencairan dana dapat memicu tindakan tak terduga dari masyarakat yang sudah terdesak kebutuhan ekonomi.
“Orang-orang kalau lapar ya pasti terjadi hal yang tidak diinginkan. Dunia ini berkelahi karena perut. Kalau perut sudah kenyang maka tidak ada perang,” tambahnya.
Menurut Thobias, insiden ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah, agar tidak terlalu terpaku pada regulasi yang justru menyulitkan rakyat kecil.
“Aturan memang penting, tapi melihat situasi dan kondisi juga lebih penting. Jika semua syarat telah dipenuhi, jangan tunggu lama-lama. Segera cairkan, karena para guru juga manusia yang punya kebutuhan hidup,” pungkasnya.
Pernyataan Thobias mendapat respons positif dari berbagai kalangan masyarakat yang berharap seruan ini bisa menjadi titik balik perbaikan sistem birokrasi, khususnya dalam pelayanan terhadap tenaga pendidik di Kabupaten Sumba Barat Daya. (LA/PN)
