Likkuaba.com – Kepala Bidang Humas DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumba Timur, Arnoldus B. Mete, melontarkan kritik keras terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme pemilihan oleh DPR.
Ia menilai, menjelang satu abad Indonesia merdeka, praktik demokrasi justru menunjukkan kemunduran yang serius. Menurutnya, demokrasi seakan dikubur oleh para elite negara yang menduduki jabatan legislatif, namun dalam praktiknya lebih mengedepankan kepentingan kelompok daripada kehendak rakyat.
“Secara dejure mereka berbicara atas nama hukum dan konstitusi, tetapi secara defacto kebijakan sering kali berubah mengikuti selera para pembesar. Ketika realitas politik tidak menguntungkan, sikap lembaga legislatif dapat berbalik tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi rakyat,” ujar Arnoldus.
Ia mempertanyakan posisi kedaulatan rakyat apabila keputusan strategis, termasuk wacana Pilkada 2029 yang dipilih oleh DPR, ditentukan secara sepihak oleh partai politik. Menurutnya, kondisi tersebut sama saja dengan menggadaikan kedaulatan rakyat kepada elite kekuasaan yang berlindung di balik jabatan negara.
Arnoldus juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa pemilu di daerah terdiri dari Pilkada langsung dan pemilu untuk memilih anggota DPRD. Namun, ia menilai putusan tersebut seolah diabaikan oleh elit DPR RI demi melanggengkan ambisi kekuasaan.
“Ketika nilai-nilai sila ke-2 dan ke-5 Pancasila ditundukkan, maka hak asasi manusia teramputasi. Demokrasi menjadi omong kosong apabila kritik dan demonstrasi rakyat justru ditafsirkan sebagai makar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arnoldus menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi nasional yang dinilainya berada pada titik kritis. Ia menyebut perjuangan para pendahulu bangsa seolah dikhianati, sementara generasi muda hanya bisa menyaksikan merosotnya marwah bangsa.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dari Sabang sampai Merauke, untuk bersatu dan turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap sistem Pilkada yang tidak dipilih langsung oleh rakyat.
“Ini bukan sekadar soal sistem pemilihan, tetapi menyangkut masa depan demokrasi dan kedaulatan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Arnoldus menegaskan, GMNI secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPR.***
