TAMBOLAKA, LIKKUABA.COM – Pernyataan kontroversial Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Yusuf Bora, yang menyebut “wartawan kalau tidak ada berita maka tidak ada uang” terus menuai kecaman dari kalangan jurnalis dan masyarakat.
Namun, di tengah sorotan terhadap sikapnya terhadap profesi pers, muncul fakta lain yang semakin memperburuk citra sang pejabat.
Yusuf Bora, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Perindo SBD, diketahui merupakan pemilik Kawona Beach Club, sebuah kawasan wisata yang terletak di Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten SBD, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hasil investigasi sejumlah media mengungkap bahwa kawasan wisata tersebut mencakup area seluas kurang lebih tiga hektare, dan sebagian besar berada tepat di garis pantai.
Yang menjadi sorotan adalah dugaan bahwa pembangunan dan aktivitas wisata di sana telah masuk ke wilayah zona hijau pesisir, yakni area pasir pantai yang secara hukum tidak diperbolehkan untuk pembangunan permanen.
Temuan ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Banyak pihak mempertanyakan etika seorang pejabat publik yang justru memanfaatkan kawasan lindung untuk kepentingan pribadi, sementara semestinya menjadi pelindung kepentingan masyarakat.
Freddy Ladi, jurnalis senior TVRI yang juga Ketua Perkumpulan Wartawan SBD (Pewarta), menyayangkan sikap Yusuf Bora yang dinilai tidak hanya melontarkan ucapan merendahkan profesi wartawan, tetapi juga terkesan menutup diri terhadap upaya konfirmasi media mengenai isu publik tersebut.
“Sebagai pejabat publik, semestinya ia bersikap terbuka dan menjunjung etika komunikasi. Ucapan dan tindakannya belakangan ini jelas melukai profesi kami dan mencederai kepercayaan publik,” ujar Freddy.
Kritik serupa datang dari masyarakat. Lukas, warga Kota Tambolaka, menyebut bahwa sikap tertutup Yusuf Bora dan dugaan penguasaan lahan pantai adalah persoalan serius.
“Pejabat publik tidak bisa bersikap semaunya. Kalau menutup diri dari wartawan dan di sisi lain diduga kuasai kawasan pantai, ini masalah besar,” tegas Lukas kepada Likkuaba.com, Senin, 9 Juni 2025.
Menanggapi situasi ini, Pewarta SBD bersama jurnalis lintas media di SBD berencana mengeluarkan pernyataan sikap bersama. Mereka mendesak DPRD SBD untuk mengevaluasi integritas dan etika komunikasi publik Yusuf Bora.
Hingga berita ini diterbitkan, Yusuf Bora belum memberikan klarifikasi resmi terkait ucapannya yang menghina wartawan. (LA/PN)
