TAMBOLAKA, LIKKUABA.COM – Pemerintah Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, melakukan monitoring ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalena Wanno, Senin (13/10/2025).
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelayakan dan pengelolaan dana bantuan kepada BUMDes, yang tahun ini mendapatkan alokasi 20 persen dari Dana Desa (DD) sesuai dengan kebijakan terbaru Kementerian Desa.
Tim monitoring dipimpin langsung oleh Sekretaris Camat (Sekcam) Kota Tambolaka, Maria Mayorga, bersama stafnya Yuliana Dowa dan Kristina K. Dappa. Mereka turut didampingi Tenaga Ahli Kabupaten SBD, Gerardus Riti, dan Pendamping Desa, Edwin Adolf.
Baca Juga: Wabup Angga Kaka Tegaskan: Tour De EnTeTe Angkat Ekonomi dan Budaya Sumba Barat Daya!
Dalam kesempatan tersebut, Maria menyampaikan apresiasi terhadap pengelolaan BUMDes Kalena Wanno yang dinilai cukup aktif dan terarah.
“Kami datang untuk melihat langsung bagaimana pengelolaan BUMDes di Kalena Wanno. Informasi yang kami terima, BUMDes ini sangat aktif, sehingga perlu kita pastikan pengelolaannya berjalan baik,” ujar Maria di sela kunjungan monitoring.
Sementara itu, Kepala Desa Kalena Wanno, Damiana D. Gole, menjelaskan bahwa pemerintah desa terus mendukung penguatan BUMDes melalui pengalokasian 20 persen Dana Desa.
“Dari total Dana Desa Kalena Wanno, 20 persennya kami serahkan ke BUMDes untuk dikelola sesuai aturan. Kami ingin BUMDes bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat,” katanya.
Ketua BUMDes Kalena Wanno, Paulus Malo Ngongo, juga menyampaikan rasa optimistisnya. Ia menegaskan, meskipun masih dalam tahap awal, BUMDes Kalena Wanno siap menjadi contoh bagi desa lain di Kota Tambolaka.
“Kami yakin BUMDes ini akan berkembang. Sekarang kami fokus di dua sektor utama, yaitu ayam pedaging dan pertanian. Untuk pertanian, kami akan mulai menanam jagung putul ungu saat musim hujan ini,” ungkap Paulus.
Baca Juga: Mutasi Besar di Polda NTT! 7 Kapolres Diganti, Putra Sumba Barat Pimpin Polres Sendiri
Sementara Pendamping Desa, Edwin Adolf, menilai kehadiran pemerintah kecamatan dalam kegiatan monitoring menjadi dorongan moral bagi pengurus BUMDes agar tetap semangat dan konsisten mengelola usaha desa.
“Kami mendampingi dan memastikan semua penggunaan dana sesuai aturan. Walau belum banyak keuntungan karena masih baru berjalan, yang penting fondasi dan perencanaan sudah benar,” jelas Edwin.
Monitoring ini juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kecamatan Kota Tambolaka untuk menegaskan komitmen mereka dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes di wilayahnya. (LA/UZ)
