TAMBOLAKA, LIKKUABA.COM – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya, Yusak Benu, menyampaikan bahwa ribuan sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) siap diserahkan kepada masyarakat.
Pada tahun 2024, Kantor Pertanahan Sumba Barat Daya mendapat alokasi lebih dari 2.000 sertifikat dari pemerintah pusat. Jumlah itu merupakan hasil penyesuaian dari target awal sebanyak 4.000 bidang dalam Indikasi Pagu Anggaran (IPA).
“Setelah evaluasi dan penyesuaian anggaran, target kami menjadi 1.600 bidang. Sertifikat sudah dicetak dan dalam waktu dekat segera kami serahkan kepada masyarakat,” kata Yusak saat ditemui di Kantor Pertanahan Sumba Barat Daya, Senin (23/8/2025).
Selain PTSL, Yusak juga memaparkan capaian redistribusi tanah yang berasal dari kawasan hutan di Matakapore, Desa Wewewa Utara. Program ini telah berjalan sejak 2021 dengan total 290 bidang yang sudah didata dan diproses.
“Redistribusi ini bagian dari program Reforma Agraria yang diketuai langsung oleh Ibu Bupati. Rencananya, sertifikat akan diserahkan bersama bupati. Saat ini kami masih menunggu penjadwalan sambil berkoordinasi dengan pemerintah desa,” ujarnya.
Tidak hanya itu, BPN juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penataan kawasan permukiman, khususnya di Kelurahan Weetabula, RT 7. Penataan dilakukan menyusul pembukaan jalan baru dan pembangunan perumahan di kawasan tersebut.
“Kami sudah menyerahkan 100 sertifikat tanah gratis untuk masyarakat. Selain itu, ada dukungan program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (PLKP) berupa 40 rumah baru dan 15 rumah renovasi,” ungkap Yusak.
Ia menambahkan, pihaknya telah mengajukan Surat Keputusan (SK) Objek ke Kanwil BPN Provinsi NTT dan kini masih menunggu proses di tingkat provinsi. Jika sudah kembali, BPN Sumba Barat Daya akan segera menerbitkan SK penetapan untuk sertifikat masing-masing bidang.
Menutup keterangannya, Yusak menegaskan pentingnya sinergi antara BPN dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya.
“Kami berharap seluruh program yang dijalankan selaras dengan visi pemerintah daerah, yaitu membangun desa dan menata kota. Tujuan utama kami adalah memberi kepastian hukum atas tanah sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan,” katanya. (LA/KT)
