Likkuaba.com – Dinamika kehidupan warga Sumba di Bali menjadi topik utama dalam sebuah dialog publik yang digelar di Gedung Presisi PRG Polda Bali, Sabtu (14/2/2026). Forum ini menghadirkan unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan komunitas perantau guna membahas stigma sosial dan tantangan yang dihadapi di perantauan.
Dalam diskusi tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, Enos Eka Dede, S.Sos., menekankan bahwa stigma yang berkembang kerap muncul akibat generalisasi atas kasus-kasus tertentu. Padahal, menurutnya, banyak warga Sumba di Bali yang bekerja secara profesional dan memberikan kontribusi positif di berbagai bidang.
Ia menilai pentingnya membangun komunikasi berbasis data serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah di Sumba dan Bali. Pendekatan kolaboratif dengan melibatkan tokoh adat, organisasi kekerabatan, dan unsur pemerintah dianggap sebagai solusi untuk meredam kesalahpahaman yang selama ini terjadi.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak perantau serta penguatan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing secara sehat dan profesional.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berencana menjalin kerja sama resmi dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Pemerintah Kota Denpasar. Kerja sama tersebut akan difokuskan pada penataan administrasi kependudukan guna memastikan tertib data warga.
Pemerintah daerah akan menerapkan mekanisme surat rekomendasi bagi warga yang hendak bekerja di Bali. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pendataan, mempermudah koordinasi, serta mencegah timbulnya persoalan sosial di kemudian hari.
seluruh pihak sepakat untuk terus membangun sinergi dan komunikasi yang konstruktif demi menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis antara warga Sumba dan masyarakat Bali.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Yeremia Ndapa Doda, S.Sos., turut hadir bersama jajaran pengurus IKKES Bali dan sejumlah perwakilan masyarakat. Dalam forum itu, sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari tantangan memperoleh pekerjaan, kendala administrasi kependudukan, hingga hambatan dalam pengurusan surat domisili.***
