Likkuaba.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Aimas Santa Monika Periode 2025–2027 menggelar diskusi PMKRI Cerdas dengan tema “Krisis Iklim dan Ancaman Bencana Ekologis bagi Tanah Papua”. Kegiatan ini berlangsung di Margasiswa PMKRI Cabang Aimas, Kamis (5/2/2026).
Diskusi tersebut menjadi ruang edukasi sekaligus konsolidasi kesadaran publik, khususnya generasi muda, terhadap kondisi ekologis Tanah Papua yang semakin rentan akibat krisis iklim global dan masifnya eksploitasi sumber daya alam.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Joko Godo Kadu, S.Pd., M.Pd, dari Lembaga Ekologi dan Masyarakat Adat Pengurus Pusat PMKRI Periode 2024–2026. Dalam pemaparannya, Joko menegaskan bahwa Tanah Papua kini berada dalam ancaman serius akibat perubahan iklim global yang diperparah oleh praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.
Menurut Joko, krisis iklim di Papua telah menunjukkan dampak yang semakin nyata. Kerusakan hutan, perubahan pola cuaca ekstrem, peningkatan intensitas curah hujan, serta ancaman banjir bandang dan tanah longsor menjadi peringatan serius bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat Papua.
“Berdasarkan berbagai laporan lembaga pemantau hutan, Papua dan Papua Barat masih menyimpan sekitar 38 persen hutan primer tersisa di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Tanah Papua justru tercatat sebagai wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi secara nasional,” ungkap Joko.
Ia menambahkan, laporan Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa sekitar 70 persen deforestasi di Indonesia terjadi di Tanah Papua pada periode 2022–2023. Ratusan ribu hektare hutan hilang akibat pembukaan lahan, ekspansi perkebunan skala besar, serta aktivitas pertambangan.
Lebih lanjut, Joko menyebut ketergantungan pada investasi yang eksploitatif kian menempatkan Papua dalam bayang-bayang bencana ekologis. Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat peningkatan kejadian bencana ekologis hampir sepuluh kali lipat.
“Rangkaian bencana tersebut terlihat sejak 2019, mulai dari banjir bandang dan kenaikan muka air laut di Kabupaten Jayapura hingga dampak siklon tropis yang melanda berbagai wilayah, seperti Yahukimo, Lani Jaya, Puncak, Nduga, Paniai, Nabire, Jayawijaya, Dogiyai, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Banjir besar di kawasan Sentani bahkan disebut sebagai alarm keras darurat ekologis akibat kerusakan lingkungan di Bumi Papua,” ungkapnya.
Menurut Joko, fakta-fakta tersebut menjadi alasan pentingnya ruang diskusi kritis seperti yang dilakukan PMKRI Aimas. Ia menegaskan bahwa krisis iklim di Papua bukan sekadar isu global yang abstrak, melainkan persoalan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat, ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, serta keselamatan ekologis wilayah.
Secara global, Joko juga menjelaskan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-8 negara dengan kawasan hutan terluas di dunia pada tahun 2025. Untuk hutan hujan tropis, Indonesia berada di posisi ketiga terbesar di dunia setelah Amazon di Brasil dan Lembah Kongo di Afrika.
Sementara itu, berdasarkan data 2024–2025, Pulau Papua menjadi wilayah dengan tutupan hutan terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 33,12 juta hektare atau 32,2 persen dari total luas hutan nasional, disusul Kalimantan dan Sumatera.
“Dari data tersebut kita menyadari bahwa Papua adalah salah satu paru-paru dunia yang tersisa. Namun, tanpa proteksi lingkungan yang kuat dan pengakuan nyata terhadap hak-hak masyarakat adat, kita justru sedang menjemput bencana ekologis yang masif,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, Joko juga mengajak peserta belajar dari bencana ekologis yang terjadi di wilayah lain Indonesia.
“Sumatera, yang memiliki hutan terbesar ketiga di Indonesia, saja mengalami banjir besar yang menggemparkan nasional dan internasional. Apalagi jika hal serupa terjadi di Papua, dampaknya tentu akan jauh lebih parah. Kita harus belajar dari tragedi Sumatera,” ujarnya.
Ia menambahkan, diskusi ini merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran kritis generasi muda Papua. Menurutnya, jika Papua rusak, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal atau Indonesia, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap krisis iklim global.
“Oleh karena itu, diskusi hari ini menjadi langkah krusial dalam upaya menyelamatkan paru-paru Indonesia sekaligus paru-paru Dunia,” pungkas Joko.
Di akhir diskusi, Joko mengutip pernyataan Rocky Gerung bahwa “Alam tidak bisa berbicara, kitalah yang harus menyuarakannya,” sebagai pengingat bahwa manusia memikul tanggung jawab moral untuk membela dan merawat alam. Sejalan dengan itu, ia juga mengutip Mahatma Gandhi, “Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia”.
“Pesan ini menegaskan bahwa upaya menghadapi krisis iklim harus dimulai dari kesadaran pribadi, lalu tumbuh menjadi kesadaran kolektif demi menjaga Tanah Papua tetap lestari dan berkeadilan,” tutupnya.***
