Likkuaba.com – Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Dominikus Alphawan Rangga Kaka, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) merupakan fondasi awal dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan wakil bupati Angga Kaka saat memberikan sambutan kegiatan Musrenbangcam di Kota Tambolaka, Senin (19/2/2026), sebagaimana dikutip likkuaba.com (24/2/2026). Ia menyebut, forum di tingkat kecamatan menjadi wadah strategis untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus menyusun skala prioritas yang nantinya akan dibahas lebih lanjut di tingkat kabupaten.
Menurut wakil bupati Angga Kaka, hasil dari Musrenbangcam akan menjadi pijakan dalam penyusunan program kerja yang selanjutnya dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027. Karena itu, setiap usulan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Perencanaan pembangunan harus lahir dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Melalui Musrenbangcam, kita memastikan setiap program yang dirancang tepat sasaran,” ungkapnya.
Angga Kaka kembali menegaskan visi pembangunan daerah, yakni terwujudnya Sumba Barat Daya yang hebat, berkarakter, sehat, cerdas, dan berketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut diwujudkan melalui sejumlah prioritas, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem yang masih berada di angka 27 persen dan percepatan penanganan stunting yang mencapai 42 persen.
Selain itu, ia mendorong penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Bahkan dirinya meminta camat dan kepada kepala desa agar lebih serius mengawal setiap program yang dijalankan di wilayahnya. Menurutnya, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus dikelola secara terbuka, tepat peruntukan, serta benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta mendukung prioritas pembangunan daerah.
Pada kesempatan itu, Camat Kota Tambolaka mengatakan pihaknya mengusulkan 27 program prioritas yang berasal dari 10 desa dan kelurahan. Usulan tersebut meliputi sejumlah kebutuhan mendesak, seperti sertifikasi lahan Kantor Camat, penanganan banjir, pembenahan kebersihan lingkungan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.***
Sumber foto: kominfo SBD
